Jakarta, TabelMedia.com – PT Toba Pulp Lestari (TPL) kini berada di persimpangan kritis. Setelah aksi massa besar-besaran menuntut penutupan perusahaan, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dikabarkan menggelar rapat intensif sebagai respons terhadap tekanan publik.
Tekanan Masyarakat Menguat
Pada 10 November 2025, ribuan warga yang tergabung dalam Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis melakukan demo di depan kantor Gubernur Sumut, menuntut rekomendasi penutupan TPL. Mereka menyatakan bahwa aktivitas TPL telah menyebabkan kerusakan ekosistem, konflik agraria, serta dampak sosial yang berat bagi masyarakat lokal. Dalam orasi mereka, tuntutan penutupan izin operasional TPL disuarakan keras:
“Gubernur mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan … agar PT TPL ditutup” Ketua Sekber, menurut media.
Sikap Gubernur: Evaluasi, Bukan Tindakan Instan
Menanggapi tuntutan, Bobby Nasution menyatakan bahwa Pemprov Sumut akan melakukan kajian mendalam terhadap nasib TPL. Gubernur menjelaskan dua opsi yang sedang dipertimbangkan:
- Rekomendasi penutupan ke pemerintah pusat, jika terbukti operasi TPL “mengganggu” masyarakat.
- Penciutan lahan konsesi, di mana sebagian lahan akan dikurangi dan dialokasikan ke masyarakat lokal, sementara TPL tetap boleh beroperasi di lahan tersisa.
Bobby juga menegaskan bahwa kewenangan mencabut izin operasional TPL ada di pemerintah pusat, sehingga Provinsi hanya bisa memberikan rekomendasi. Dia bahkan menyatakan kesediaannya untuk turun langsung ke lapangan meninjau konsesi TPL dan berdialog dengan masyarakat yang terdampak.
Janji vs Tindakan: Kritik Dari Masyarakat
Meski telah memberi sinyal akan menindaklanjuti tuntutan, sejumlah tokoh masyarakat menilai langkah gubernur belum cukup. Mereka menagih janji Bobby untuk:
- Mengevaluasi izin dan operasional TPL secara menyeluruh.
- Melakukan kunjungan langsung ke wilayah konflik dengan masyarakat lokal.
- Menyampaikan rekomendasi resmi ke pemerintah pusat.
Menurut Pastor Walden Sitanggang dan tokoh Sekber lainnya, belum ada jadwal konkret pertemuan antara gubernur dan perwakilan massa aksi. Mereka bahkan menyatakan akan kembali menggelar aksi jika dalam waktu dekat tidak ada realisasi janji.
Dilema Sosial-Ekonomi
Bobby Nasution menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ada tekanan publik agar TPL hentikan karena dampak lingkungan dan sosial. Di sisi lain, TPL menyediakan sekitar 11 ribu lapangan kerja di wilayah konsesinya, yang menjadi faktor penting bagi ekonomi lokal. Hal ini menempatkan pemerintah provinsi dalam posisi sensitif: harus menyeimbangkan aspirasi warga dan kepentingan pekerja serta perusahaan.
TPL dan Konflik Berulang
Isu konflik antara TPL dan masyarakat lokal bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini menghadapi kritik atas dampak ekologis serta masalah agraria. Lebih dari itu, insiden kekerasan pernah laporkan, termasuk tuduhan kriminalisasi terhadap warga lokal, yang menambah bobot tuntutan agar izin TPL tinjau ulang dan, jika perlu, cabut. Rapat yang lakukan oleh gubernur membuka pintu menuju kemungkinan rekomendasi tegas: penutupan penuh TPL atau pengurangan lahan operasional. Namun, semua tetap dalam kajian, dan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat. Masyarakat maupun aktivis kini menunggu:
- transparansi hasil kajian
- konfirmasi jadwal pertemuan dengan gubernur
- realisasi rekomendasi ke pemerintah pusat
Jika aspirasi publik tidak respons dengan langkah konkret, gesekan sosial dan ekologi bisa semakin memanas.