Jakarta, TabelMedia.com – Isu imigrasi kembali menjadi pusat perdebatan panas di Amerika Serikat setelah Donald Trump kembali menggulirkan wacana pembatasan ketat terhadap migran dari negara-negara yang kerap sebut sebagai “negara dunia ketiga”. Pernyataan dan sikap keras yang pernah menjadi ciri khas kebijakannya kini kembali memicu pro dan kontra, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Dalam berbagai kesempatan, Trump menegaskan bahwa imigrasi dari negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, konflik, dan instabilitas politik harus batasi secara ekstrem demi “melindungi kepentingan Amerika.” Gagasan ini mengingatkan publik pada kebijakan pengetatan visa, pembatasan pengungsi, dan larangan perjalanan (travel ban) yang sempat mengguncang dunia saat ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di masa lalu.
Narasi “Keamanan Nasional” dan Seleksi Ketat
Trump dan para pendukungnya berargumen bahwa sistem imigrasi AS selama ini terlalu longgar dan berisiko terhadap keamanan nasional. Menurut mereka, masuknya imigran dari negara tidak stabil dapat membuka peluang bagi kriminalitas, terorisme, dan beban sosial-ekonomi yang besar bagi negara. Dalam narasi politiknya, Trump lebih mendorong sistem imigrasi berbasis “merit” atau keterampilan, bukan kemanusiaan atau suaka.
Artinya, hanya individu dengan keahlian tinggi, latar belakang pendidikan kuat, serta kemampuan finansial yang anggap layak masuk ke Amerika Serikat. Bagi pendukungnya, ini adalah langkah “penyelamatan negeri” yang dianggap realistis dan perlukan. Namun bagi para pengkritik, ini adalah kebijakan diskriminatif, rasis, dan tidak manusiawi.
Dampak Besar bagi Jutaan Orang
Jika kebijakan seperti ini terapkan atau perketat kembali, dampaknya akan sangat luas. Jutaan orang dari Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang selama ini menjadikan Amerika sebagai harapan terakhir untuk kehidupan yang lebih baik bisa kehilangan peluang untuk mendapatkan suaka, pendidikan, atau reunifikasi keluarga. Banyak di antara mereka adalah korban perang, bencana, kemiskinan ekstrem, dan penganiayaan politik. Pembatasan ini tidak hanya soal angka statistik, tetapi tentang manusia, keluarga, dan masa depan yang tertahan di perbatasan. Pusat-pusat penahanan migran berpotensi kembali penuh, proses suaka semakin panjang, dan ribuan anak bisa terpisah dari orang tuanya seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.
Wacana ini langsung menuai reaksi keras dari organisasi HAM, aktivis imigran, dan komunitas internasional. Demonstrasi, petisi global, dan tekanan politik kembali bermunculan, menuduh bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar Amerika sebagai “tanah harapan”. Ironisnya, Amerika sendiri bangun oleh para imigran. Sejarah panjang negara tersebut tidak dapat pisahkan dari kontribusi para pendatang dari Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang membentuk fondasi ekonomi dan budaya Amerika modern. “Menutup pintu” bagi generasi imigran berikutnya anggap banyak pihak sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah itu sendiri.
Lebih dari Sekadar Imigrasi: Ini Soal Identitas Bangsa
Isu imigrasi di Amerika bukan semata tentang kebijakan perbatasan. Ia telah berubah menjadi cermin pertarungan ideologi: Apakah Amerika ingin tetap menjadi negara terbuka, multietnis, dan multikultural? Atau justru ingin kembali menjadi negara yang tertutup, selektif, dan eksklusif? Wacana Trump tentang “negara dunia ketiga” bukan lagi sekadar persoalan istilah. Bagi banyak orang, itu adalah simbol pembatasan, ketakutan pada pihak asing, dan penolakan terhadap kemanusiaan global.
Apakah kebijakan keras ini akan benar-benar terwujud kembali atau hanya menjadi alat kampanye politik, waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti: setiap kata yang ucapkan soal imigrasi berdampak nyata bagi jutaan manusia. Di tengah ketidakpastian global, perang, krisis iklim, dan kemiskinan, pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang tembok atau visa, tetapi tentang: Sejauh mana kemanusiaan masih menjadi bagian dari kebijakan sebuah negara adidaya?