Jakarta, TabelMedia.com – Kasus pembunuhan anak seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjadi di Cilegon menyita perhatian publik. Peristiwa ini tidak hanya mengejutkan karena korbannya masih berusia muda, tetapi juga karena latar belakang keluarga korban yang kenal di dunia politik. Di tengah derasnya sorotan masyarakat, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri turut angkat bicara dan memberikan pandangan kritis terkait penanganan kasus tersebut.
Eks Kabareskrim menekankan bahwa aparat penegak hukum harus menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan apa pun. Menurutnya, status sosial maupun latar belakang politik keluarga korban tidak boleh memengaruhi proses penyelidikan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus jaga agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terpelihara.
Penegakan Hukum Harus Objektif dan Transparan
Dalam keterangannya, eks Kabareskrim menyoroti pentingnya objektivitas dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik harus berfokus pada pengumpulan fakta, alat bukti, serta keterangan saksi yang relevan. Spekulasi dan opini yang berkembang di ruang publik, kata dia, tidak boleh menjadi dasar pengambilan kesimpulan hukum.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi kunci dalam kasus yang menyita perhatian luas. Aparat kepolisian harapkan dapat menyampaikan perkembangan penyelidikan secara proporsional kepada masyarakat tanpa mengganggu proses hukum. Dengan demikian, publik tidak terjebak pada rumor atau asumsi yang dapat menyesatkan.
Eks Kabareskrim juga mengingatkan agar penyidikan lakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri motif, relasi korban, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia menilai bahwa ketelitian dalam tahap awal penyelidikan sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus secara tuntas dan berkeadilan.
Hindari Politisasi, Utamakan Keadilan
Lebih lanjut, eks Kabareskrim menyoroti potensi politisasi dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa peristiwa pidana murni tidak seharusnya tarik ke ranah politik. Menurutnya, upaya menggiring opini seolah-olah kasus ini memiliki muatan politik justru dapat mengaburkan substansi persoalan dan mengganggu proses penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa empati terhadap keluarga korban harus wujudkan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas, bukan dengan eksploitasi isu untuk kepentingan tertentu. Keadilan bagi korban dan keluarganya hanya dapat dicapai jika proses hukum berjalan sesuai aturan dan bebas intervensi.
Selain itu, eks Kabareskrim menilai kasus ini dapat menjadi momentum evaluasi bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat profesionalisme dan integritas. Penanganan yang baik akan menjadi contoh bahwa hukum tegakkan tanpa pandang bulu, sekaligus memperkuat rasa keadilan di masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada aparat kepolisian dan menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Partisipasi publik, menurutnya, sebaiknya wujudkan dengan mendukung proses hukum yang berjalan dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Dengan sorotan tajam dari eks Kabareskrim dan perhatian luas masyarakat, harapkan kasus pembunuhan anak politisi PKS ini dapat ungkap secara terang dan adil. Penegakan hukum yang profesional bukan hanya menjadi tuntutan publik, tetapi juga fondasi penting bagi kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia.