TabelMedia.Com – Perbedaan penetapan 1 Ramadan kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi hal ini, Komisi VIII DPR mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghargai setiap keputusan yang ambil oleh otoritas maupun organisasi keagamaan. Sikap dewasa dan toleran nilai menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika yang kerap terjadi setiap tahun.
Sebagai bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi VIII yang membidangi urusan agama menegaskan bahwa perbedaan awal Ramadan adalah hal yang wajar dalam khazanah fiqih Islam. Metode hisab dan rukyat yang gunakan dalam menentukan awal bulan Hijriah memiliki dasar ilmiah dan dalil masing-masing, sehingga tidak sepatutnya menjadi sumber perpecahan.
Ketua dan anggota komisi tersebut juga mendorong agar masyarakat menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama, yang setiap tahunnya menggelar sidang isbat. Forum tersebut menghadirkan para ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, serta pakar terkait guna mengambil keputusan secara musyawarah dan komprehensif.
Perbedaan Metode, Bukan Perpecahan
Di Indonesia, terdapat organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, serta Nahdlatul Ulama yang cenderung mengedepankan rukyat atau pengamatan langsung hilal. Perbedaan pendekatan ini sudah berlangsung lama dan menjadi bagian dari dinamika keislaman nasional.
Komisi VIII menekankan bahwa masyarakat tidak perlu mempertentangkan perbedaan tersebut. Justru, keberagaman metode mencerminkan kekayaan intelektual umat Islam. Selama masing-masing pihak memiliki landasan yang jelas dan tujuan yang sama, yaitu menjalankan ibadah dengan benar, maka perbedaan tersebut patut hormati.
Lebih jauh, para legislator mengingatkan bahwa esensi Ramadan bukan hanya soal kapan memulainya. Tetapi bagaimana meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat solidaritas sosial, dan memperdalam kepedulian terhadap sesama. Perdebatan yang berlebihan justru dapat mengaburkan makna spiritual bulan suci itu sendiri.
Menguatkan Toleransi dan Persatuan Bangsa
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola perbedaan, termasuk dalam praktik keagamaan. Komisi VIII menilai kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan 1 Ramadan dari tahun ke tahun semakin baik, meskipun ruang digital terkadang memunculkan perdebatan yang tajam.
Oleh karena itu, edukasi publik menjadi sangat penting. Tokoh agama, pemerintah, dan media harapkan terus menyampaikan pesan damai serta memberikan pemahaman bahwa perbedaan penetapan awal puasa bukanlah bentuk pertentangan akidah, melainkan variasi ijtihad.
Komisi VIII juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi informasi dan inspirasi kebaikan, bukan ajang memperuncing perbedaan. Dengan mengedepankan sikap saling menghormati, umat Islam tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk meskipun memulai Ramadan pada hari yang berbeda.
Pada akhirnya, pesan yang ingin tegaskan adalah pentingnya persatuan di atas perbedaan. Ramadan merupakan momentum mempererat ukhuwah dan memperkuat komitmen kebangsaan. Dengan saling menghargai keputusan masing-masing, masyarakat dapat menunjukkan bahwa toleransi adalah kekuatan utama dalam menjaga harmoni dan keutuhan bangsa.