Jakarta, TabelMedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan respons terkait surat yang kirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga PBB untuk meminta bantuan dalam penanganan bencana alam. Mendagri menegaskan bahwa koordinasi penanganan bencana tetap harus melalui pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Mendagri, langkah ini penting agar bantuan yang terima tepat sasaran dan dapat kelola secara efektif. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi bantuan internasional, termasuk dari lembaga PBB, untuk memastikan keseragaman dan efisiensi distribusi bantuan.
Surat Aceh ke PBB
Provinsi Aceh kabarkan mengirim surat ke dua lembaga PBB guna meminta dukungan penanganan bencana, yang mencakup logistik, tenaga ahli, dan bantuan pemulihan infrastruktur. Surat ini muncul seiring meningkatnya kebutuhan daerah terdampak bencana, baik dari sisi bantuan material maupun teknis. Langkah Aceh ini mendapat perhatian publik karena menunjukkan kebutuhan mendesak di lapangan, namun Mendagri menekankan pentingnya koordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau kesalahan distribusi bantuan.
Mendagri menegaskan bahwa setiap bantuan internasional yang masuk ke Indonesia. Termasuk dari PBB, harus melalui mekanisme pemerintah pusat dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Hal ini bertujuan agar bantuan dapat integrasikan dengan program penanganan bencana yang sudah berjalan, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, koordinasi pusat-daerah juga mempermudah pemantauan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan. Sehingga publik dan donatur internasional dapat mengetahui bagaimana bantuan kelola.
Upaya Pemerintah dalam Penanganan Bencana
Pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, terus memperkuat penanganan darurat, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur. Langkah ini lakukan untuk meringankan dampak bencana terhadap masyarakat dan mempercepat proses rehabilitasi. Mendagri menambahkan bahwa pemerintah juga membuka akses bagi lembaga internasional untuk memberikan bantuan. Asalkan terkoordinasi melalui mekanisme resmi agar tercapai efisiensi dan akuntabilitas.
Mendagri berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga internasional, dapat bekerja sama secara harmonis. Fokus utama tetap pada perlindungan masyarakat terdampak, percepatan pemulihan, dan mitigasi risiko bencana di masa mendatang. Dengan koordinasi yang baik, harapkan bantuan dari PBB maupun lembaga lainnya dapat manfaatkan secara maksimal dan mendukung upaya pemerintah dalam menangani bencana di Aceh.