TabelMedia.Com – Kasus bunuh diri yang melibatkan seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan publik nasional. Peristiwa tragis ini tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bagi PDIP, kejadian ini adalah momentum penting bagi negara untuk melakukan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak dan pendidikan nasional.
Negara Tidak Boleh Abai terhadap Kesehatan Mental Anak
PDIP menilai bahwa kasus ini tidak bisa dilihat sebagai peristiwa tunggal atau sekadar persoalan keluarga. Anak usia sekolah dasar seharusnya berada dalam lingkungan yang aman, suportif, dan penuh perlindungan. Ketika seorang anak memilih mengakhiri hidupnya, ada indikasi kuat bahwa sistem di sekitarnya telah gagal menjalankan fungsi perlindungan.
Kesehatan mental anak di Indonesia masih sering dipandang sebelah mata. Kurikulum pendidikan cenderung menitikberatkan pada capaian akademik, sementara aspek psikologis, emosional, dan sosial anak kurang mendapat perhatian memadai. Padahal, tekanan belajar, perundungan (bullying), hingga masalah keluarga dapat berdampak serius pada kondisi mental anak, bahkan di usia yang sangat dini.
PDIP menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata, bukan hanya melalui pernyataan belasungkawa. Kehadiran negara wujudkan lewat kebijakan yang berpihak pada anak, termasuk penyediaan konselor sekolah, pelatihan guru terkait deteksi dini gangguan mental, serta sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses.
Momentum Evaluasi Sistem Pendidikan dan Perlindungan Anak
Kasus siswa SD di NTT ini menjadi cermin bagi sistem pendidikan nasional. PDIP mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan sekolah, terutama di daerah-daerah yang minim akses layanan psikologis. Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
Selain itu, koordinasi antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak harus diperkuat. Banyak kasus kekerasan psikologis terhadap anak tidak terdeteksi karena kurangnya komunikasi dan pengawasan. Negara perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang setara, baik di kota besar maupun daerah terpencil.
PDIP juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam menetapkan standar nasional perlindungan kesehatan mental anak. Tanpa kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten, tragedi serupa berpotensi terulang.
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk berbenah. Setiap anak adalah tanggung jawab negara, dan satu nyawa yang hilang adalah kegagalan kolektif. Evaluasi serius bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.