Jakarta, TabelMedia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya angkat bicara terkait beredarnya klaim di media sosial yang menyebut Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai puluhan juta jiwa. Klaim itu belakangan memicu perdebatan luas di masyarakat dan menjadi topik hangat di berbagai platform digital.
Pemprov DKI menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait data kependudukan resmi dan definisi wilayah administratif Jakarta.
Klaim Viral di Media Sosial
Isu bermula dari unggahan dan artikel yang menyebut bahwa Jakarta kini menyandang status sebagai kota terpadat di dunia, mengalahkan sejumlah megacity seperti Tokyo, Shanghai, dan Delhi. Angka yang sebarkan pun dinilai fantastis dan memicu tanda tanya publik.
Namun, Pemprov DKI menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak bisa serta-merta jadikan acuan, karena terdapat perbedaan cara perhitungan dan cakupan wilayah dalam menentukan jumlah penduduk suatu kota.
“Ada perbedaan antara jumlah penduduk di wilayah administratif DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek. Ini sering kali salahartikan,” ujar perwakilan Pemprov DKI dalam klarifikasinya.
Perbedaan Wilayah Administratif dan Jabodetabek
Salah satu poin penting yang tekankan Pemprov DKI adalah bahwa:
- Jakarta sebagai provinsi (DKI Jakarta) memiliki batas wilayah administratif resmi
- Sementara angka yang beredar sering kali mencakup Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
- Gabungan wilayah tersebut dikenal sebagai kawasan metropolitan, bukan hanya Jakarta saja
Penyatuan dua konsep inilah yang membuat data menjadi rancu dan memicu klaim berlebihan.
Dampak Misinformasi Data
Pakar tata kota dan pengamat demografi mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat berdampak luas, di antaranya:
✅ Menimbulkan kepanikan atau persepsi berlebihan soal kepadatan
✅ Menyesatkan investor dan pelaku usaha
✅ Mengganggu perencanaan tata ruang
✅ Memicu penyebaran hoaks dan disinformasi
Karena itu, Pemprov DKI mengimbau masyarakat dan media agar selalu mengacu pada sumber resmi seperti BPS dan lembaga pemerintah terkait.
Jakarta Tetap Padat, Tapi Perlu Data Akurat
Walaupun demikian, Pemprov DKI tidak memungkiri bahwa Jakarta memang termasuk kota dengan kepadatan tinggi di Asia Tenggara. Tantangan seperti kemacetan, hunian vertikal, transportasi publik, hingga ruang terbuka hijau terus menjadi fokus utama dalam perencanaan kota.
Beberapa program strategis pun terus genjot seperti:
- Pengembangan transportasi massal (MRT, LRT, TransJakarta)
- Pembangunan hunian vertikal (rusun & apartemen terjangkau)
- Penataan kawasan pemukiman padat
- Peningkatan ruang hijau dan kawasan resapan air
Langkah-langkah tersebut harapkan mampu mengimbangi laju urbanisasi yang masih tinggi.
Imbauan Pemprov DKI
Pemprov DKI pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi viral:
📌 Verifikasi informasi sebelum membagikan
📌 Gunakan referensi resmi
📌 Hindari judul sensasional tanpa sumber jelas
“Data kependudukan adalah hal serius, karena menyangkut kebijakan publik. Kita semua punya tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar,” tutup pernyataan resmi tersebut.