Jakarta, TabelMedia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, mengumumkan bahwa sidang paripurna untuk pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan gelar besok, Selasa (18/11/2025). Pengesahan RKUHAP ini merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan reformasi sistem hukum di Indonesia, yang telah menanti sejak lama untuk mereformasi prosedur hukum acara pidana di tanah air.
RKUHAP yang akan sahkan esok hari menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan praktisi hukum dan masyarakat luas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini bertujuan untuk menggantikan hukum acara pidana yang sudah gunakan sejak zaman penjajahan Belanda, yakni KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981. Meski KUHAP sudah cukup lama pakai, banyak yang menilai bahwa ketentuannya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM).
RKUHAP harapkan akan memberikan perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memberikan pendekatan yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel. Beberapa perubahan besar yang menjadi sorotan adalah peningkatan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Serta penguatan posisi penyidik dan jaksa dalam menjaga proses hukum yang adil.
Puan Maharani: Komitmen DPR Terhadap Pembaruan Hukum
Pimpinan DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa pengesahan RKUHAP ini merupakan salah satu bentuk komitmen legislatif untuk mempercepat reformasi hukum di Indonesia.
“Kami berharap RKUHAP ini akan memberikan solusi atas tantangan yang ada dalam sistem hukum pidana saat ini, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia,” ungkap Puan dalam keterangan persnya. Ia juga menekankan bahwa RKUHAP yang baru ini harapkan dapat memperkuat keadilan dalam proses peradilan pidana.
Menurutnya, perubahan yang ada dalam RKUHAP ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip modern dalam sistem peradilan. Seperti asas transparansi, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak-hak individu yang terjerat dalam sistem pidana.
Beberapa Perubahan Utama dalam RKUHAP
Beberapa perubahan signifikan dalam RKUHAP yang menjadi perhatian publik antara lain adalah:
- Hak Tersangka dan Terdakwa: RKUHAP memberikan perlindungan lebih kepada tersangka dan terdakwa. Termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang lebih baik dan hak untuk tidak perlakukan secara sewenang-wenang selama proses penyidikan.
- Penyidikan yang Lebih Adil: RKUHAP mengusung prinsip bahwa penyidik harus lebih transparan dan tidak dapat melakukan tindakan penyidikan secara sepihak tanpa pengawasan yang ketat dari pihak lain, termasuk jaksa.
- Peran Jaksa dan Pengadilan: Ditekankan bahwa jaksa memiliki peran yang lebih besar dalam proses penyidikan dan pengadilan. Termasuk dalam hal menjamin keadilan bagi terdakwa dan memastikan semua bukti yang ada uji secara transparan di pengadilan.
- Pengaturan Penahanan: RKUHAP mengatur lebih rinci mengenai ketentuan penahanan terhadap tersangka. Dengan prinsip agar penahanan hanya lakukan jika benar-benar perlukan dan sesuai dengan prosedur yang ketat untuk menghindari penahanan yang berlarut-larut.
Antisipasi Terhadap Potensi Kontroversi
Meski banyak yang menyambut baik RKUHAP ini, tentu saja pengesahannya tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak, terutama dari kalangan praktisi hukum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berharap agar pengesahan tidak lakukan terburu-buru tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Beberapa pihak masih mempertanyakan apakah perubahan yang ada cukup komprehensif untuk menjawab tantangan hukum pidana Indonesia yang semakin kompleks.
Sementara itu, ada pula yang mengkhawatirkan bahwa perubahan ini akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan besar. Seperti terorisme dan korupsi. Untuk itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi RKUHAP setelah sahkan menjadi sangat penting agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan atau ketimpangan dalam penerapan hukum.
Harapan untuk Masa Depan Hukum Indonesia
Pengesahan RKUHAP yang jadwalkan besok memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia semakin serius dalam melakukan reformasi sistem hukum untuk memastikan proses hukum yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, RKUHAP ini juga menjadi langkah besar menuju pembaharuan hukum pidana yang harapkan dapat menjawab tantangan hukum di masa depan.
Dengan adanya RKUHAP, harapkan ke depannya sistem peradilan pidana di Indonesia akan semakin profesional dan berorientasi pada hak asasi manusia. Serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa kecuali.
Seiring dengan waktu, seluruh masyarakat dan pihak terkait harus terus memperhatikan implementasi RKUHAP ini untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai. Dan sistem hukum Indonesia menjadi lebih efektif, adil, dan transparan.