Jakarta, TabelMedia.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik ekonomi yang ia sebut sebagai serakahnomics sebagai penyebab utama kebocoran keuangan negara. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku segelintir pihak yang mengedepankan keserakahan, mengabaikan etika, dan memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Menurut Prabowo, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa kebocoran anggaran bukan semata-mata persoalan teknis administrasi, melainkan masalah mentalitas dan tata kelola. Negara, kata dia, memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan, namun potensi tersebut kerap tergerus oleh praktik koruptif, mark-up, serta penyalahgunaan kewenangan. Serakahnomics menjadi simbol dari persoalan struktural yang harus dihadapi secara serius dan menyeluruh.
Makna Serakahnomics dan Dampaknya
Serakahnomics, sebagaimana dimaksud Presiden Prabowo, merujuk pada pola ekonomi yang gerakkan oleh keserakahan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik. Praktik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, manipulasi kebijakan, hingga kolusi antara penguasa dan pelaku usaha. Dampaknya sangat nyata: anggaran negara bocor, kualitas layanan publik menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah.
Prabowo menilai bahwa serakahnomics menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Ketika sebagian kecil pihak menikmati keuntungan besar secara tidak wajar, masyarakat luas justru menanggung beban melalui pajak, harga kebutuhan pokok yang mahal, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa pemberantasan serakahnomics bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Diperlukan pembenahan sistem, penguatan pengawasan, serta komitmen moral dari seluruh penyelenggara negara. Tanpa perubahan menyeluruh, kebocoran akan terus berulang meski regulasi perketat.
Komitmen Pemerintah Menutup Kebocoran
Untuk menanggulangi serakahnomics, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah utama adalah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara, termasuk digitalisasi sistem keuangan agar lebih akuntabel dan mudah awasi. Pemerintah juga mendorong sinergi antar lembaga untuk meminimalkan celah penyimpangan.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan. Ia meyakini bahwa budaya antikorupsi harus mulai dari atas dan terapkan secara konsisten hingga ke level paling bawah. Penindakan tegas terhadap pelaku penyimpangan, tanpa pandang bulu, sebut sebagai kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, peran masyarakat juga nilai krusial. Transparansi informasi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran menjadi benteng tambahan untuk mencegah kebocoran. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak praktik serakahnomics dan mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan menempatkan serakahnomics sebagai musuh bersama, Presiden Prabowo berharap pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan. Upaya menutup kebocoran bukan hanya soal menyelamatkan anggaran, tetapi juga memastikan masa depan pembangunan Indonesia berjalan di jalur yang benar.