Jakarta, TabelMedia.Com – Nikaragua menjadi sorotan dunia setelah pihak berwenang menahan setidaknya 60 orang yang tuduh menyampaikan dukungan atas penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Penangkapan warga ini laporkan terjadi setelah ekspresi dukungan terhadap operasi militer AS yang membawa Maduro ke New York untuk menghadapi dakwaan narkotika dan senjata, yang kemudian memicu gelombang kritik keras dari kelompok hak asasi manusia dan media lokal.
Pihak berwenang di bawah pemerintahan Presiden Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo, yang kenal sebagai sekutu kuat Maduro di kawasan, menetapkan “state of alert” dan pengawasan ketat terhadap komentar di media sosial serta ekspresi pro‑AS. Banyak dari mereka yang tangkap tidak berikan akses jelas ke proses hukum, meskipun hanya karena komentar, perayaan kecil, atau sekadar tidak mengikuti narasi resmi pemerintah.
Menurut organisasi pemantau hak asasi manusia Blue and White Monitoring, dari total 60 orang yang tangkap, 49 orang masih tahan tanpa informasi tentang status hukum mereka, sembilan orang telah bebaskan, dan tiga lainnya tahan sementara, tanpa kejelasan tuduhan formal. Aktivitas ini pun menjadi sorotan karena tampaknya lakukan tanpa perintah pengadilan, yang kemudian kritik sebagai pelanggaran hak asasi dasar seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat.
Reaksi Internasional dan Kontroversi
Langkah Nikaragua ini muncul di tengah respons global yang beragam setelah penangkapan Maduro oleh militer AS. Operasi tersebut telah memicu kritik tajam dari sejumlah negara besar seperti Rusia dan China, yang mengecam keras tindakan militer AS. Sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional, serta menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Di dalam negeri Nikaragua sendiri, tindakan pemerintah Ortega mendapatkan reaksi beragam. Pendukung rezim melihat langkah keras ini sebagai upaya menjaga stabilitas sekutu politik dan menolak apa yang mereka pandang sebagai “intervensi asing.” Namun kelompok oposisi dan organisasi hak asasi manusia mengecam tindakan ini sebagai bentuk represi politik dan pembungkaman suara kritis. Pihak asing yang mengamati situasi tersebut menyatakan kekhawatiran bahwa penahanan itu mencerminkan tren luas. Terhadap pembatasan hak sipil di negara itu.
Kontroversi ini juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas tindakan pemerintah dalam menangani ekspresi warga negara. Banyak pihak menilai penahanan semacam ini melewati garis merah demokrasi karena lebih mirip. Hukuman atas pendapat politik daripada tindakan hukum yang sah. Situasi ini semakin memperburuk citra rezim Ortega di panggung internasional. Yang sebelumnya sudah kritik karena catatan hak asasi manusia yang lemah dan pembatasan kebebasan sipil.
Lebih jauh, langkah Nikaragua ini mencerminkan benturan geopolitik yang lebih luas antara kekuatan besar di dunia. Di satu sisi, operasi militer AS terhadap Maduro pandang sebagai tindakan tegas melawan dugaan aktivitas kriminal internasional. Di sisi lain, tindakan keras rezim Ortega terhadap para pendukung operasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan otoriter. Dapat menggunakan krisis regional untuk memperkuat kontrol domestik, meskipun dengan mengorbankan kebebasan individu.