Jakarta, TabelMedia.Com – Sragen kembali menjadi sorotan setelah sebuah SPPG (Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Guru) ketahui bangun bersebelahan dengan kandang babi. Lokasi ini memicu kritik dari warga dan pihak partai politik, termasuk NasDem, yang menilai pemberian izin pendirian fasilitas pendidikan di area tersebut sangat tidak pantas.
Menurut laporan media lokal, warga sekitar menyatakan kekhawatiran terkait bau tidak sedap, risiko kesehatan, dan kebersihan lingkungan. SPPG sendiri merupakan institusi penting yang seharusnya mendukung proses belajar yang sehat dan kondusif bagi mahasiswa maupun staf pengajar. Namun, keberadaan kandang babi di dekatnya anggap bisa mengganggu kualitas pendidikan serta kenyamanan belajar.
Ketua DPD NasDem Sragen menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam memberikan izin pembangunan fasilitas publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. “Lokasi seperti ini jelas tidak pantas. Kami menilai izin seharusnya tolak demi menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya. Kritik ini juga menyoroti pengawasan tata ruang dan perencanaan kota yang anggap masih longgar.
NasDem Soroti Tata Ruang dan Kesehatan Masyarakat
Pemerintah daerah dalam beberapa kasus sering menghadapi kritik terkait ketidakselarasan antara pembangunan fasilitas publik dan lingkungan sekitar. NasDem menekankan bahwa pendirian SPPG seharusnya memperhatikan standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan warga sekitar. Termasuk jarak yang aman dari kandang hewan ternak atau sumber polusi.
Selain isu bau dan kebersihan, partai ini juga menyoroti potensi risiko penyakit akibat kedekatan fasilitas pendidikan dengan hewan ternak. Masyarakat harapkan tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga lingkungan belajar yang aman dan higienis. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan lokal agar izin pembangunan tidak merugikan publik.
Warga pun menyampaikan harapan agar pemerintah melakukan audit lokasi dan evaluasi perizinan untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Banyak pihak berharap SPPG tetap bisa beroperasi, tetapi dengan perbaikan lingkungan sekitar, misalnya melalui pemindahan kandang babi atau penataan jarak aman.
Kontroversi ini pun membuka diskusi lebih luas tentang. Tata ruang, perencanaan fasilitas publik, dan peran partai politik dalam mengawasi keputusan pemerintah. Kejadian di Sragen ini bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain agar pembangunan fasilitas pendidikan selalu mempertimbangkan kesehatan, kenyamanan, dan kelayakan lingkungan sekitar.
Dengan sorotan NasDem, pemerintah daerah kini mendapat tekanan untuk meninjau ulang izin dan memastikan SPPG beroperasi dalam lingkungan yang lebih layak. Demi kenyamanan mahasiswa, staf pengajar, dan warga sekitar. Transparansi dalam proses perizinan menjadi kunci agar konflik semacam ini tidak terulang.